HTTPS dan Keamanan Website 2026: Dampak ke SEO, Peringatan Chrome, dan Kewajiban UU PDP

Gembok di bilah alamat browser kini dianggap hal biasa. Justru ketiadaannya yang membuat pengunjung curiga. Di 2026, HTTPS bukan lagi fitur tambahan: ia memengaruhi kepercayaan pengunjung, cara browser menampilkan website Anda, dan kewajiban hukum saat Anda mengumpulkan data pelanggan.

Apa itu HTTPS

HTTPS adalah HTTP yang dienkripsi dengan TLS. Enkripsi ini membuat data yang dikirim antara browser dan server, seperti isi formulir, kata sandi, atau data pembayaran, tidak bisa dibaca atau diubah di tengah jalan. Untuk itu, website memerlukan sertifikat dari otoritas sertifikat (certificate authority) yang dipercaya browser.

HTTPS melindungi data saat berpindah. Ia tidak otomatis melindungi website dari celah keamanan di aplikasi, kata sandi admin yang lemah, atau perangkat lunak yang tidak diperbarui. Karena itu, HTTPS adalah fondasi, bukan keseluruhan keamanan.

HTTPS dan peringkat Google

Google mengumumkan HTTPS sebagai sinyal peringkat pada 7 Agustus 2014 ¹. Dalam pengumuman itu, Google menyebutnya sinyal yang sangat ringan, memengaruhi kurang dari 1% kueri global, dengan bobot lebih kecil dibanding sinyal lain seperti konten berkualitas tinggi. Google juga menyebut bobotnya mungkin diperkuat di kemudian hari ¹.

Saat ini, dokumentasi page experience Google memasukkan pertanyaan apakah halaman disajikan secara aman, dan menyebut sistem peringkat inti Google berusaha menghargai konten dengan pengalaman halaman yang baik ⁶. Kesimpulan praktisnya: HTTPS tidak akan membuat konten lemah menjadi juara, tetapi website tanpa HTTPS memulai persaingan dengan kerugian, terutama dalam kepercayaan pengunjung.

Peringatan Chrome: dari label hingga konfirmasi

• Februari 2018: tim Chrome mengumumkan semua situs HTTP akan ditandai "not secure" ².
• 24 Juli 2018: Chrome 68 rilis di kanal stabil dan menampilkan peringatan "Not secure" pada semua halaman HTTP ³.
• Oktober 2026: Chrome memperluas perlindungan ke semua pengguna secara bawaan: browser meminta izin pengguna sebelum pertama kali membuka situs HTTP publik ⁴.

Menurut Google, Chrome tidak akan bertanya lagi untuk situs yang sama kecuali pengguna tidak mengunjunginya setidaknya dua minggu, dan peringatan ini tidak berlaku untuk nama intranet atau alamat IP lokal. Google juga mencatat hampir 95% pengguna Chrome desktop tidak melihat peringatan HTTP apa pun dalam satu minggu, karena sebagian besar web sudah memakai HTTPS ⁴.

Bagi website yang masih HTTP, ini berarti calon pelanggan harus melewati layar peringatan sebelum melihat halaman Anda.

Seberapa luas HTTPS dipakai

Google Transparency Report mencatat persentase halaman yang dimuat lewat HTTPS di Chrome (pekan 1 November 2026) ⁵:

Setahun sebelumnya, angka Indonesia di Windows adalah 89,3% dan di Android 98,8% ⁵. Dari sisi website, W3Techs mencatat 90,5% website memakai HTTPS sebagai protokol bawaan ⁷.

SSL gratis dengan Let's Encrypt

Let's Encrypt adalah otoritas sertifikat gratis, otomatis, dan terbuka yang dijalankan lembaga nirlaba Internet Security Research Group (ISRG) ⁹. Sertifikat publik pertamanya aktif pada 14 September 2015, dan pada akhir 2025 Let's Encrypt menyebut dirinya mendekati satu miliar website yang dilindungi ⁹.

Yang perlu diperhatikan pengelola website adalah masa berlaku sertifikat yang makin pendek, mengikuti ketentuan industri ¹⁰:

Let's Encrypt menyarankan perpanjangan otomatis sekitar dua pertiga masa berlaku sertifikat dan dukungan ACME Renewal Information (ARI) ¹². Email pengingat kedaluwarsa dari Let's Encrypt juga sudah dihentikan sejak 4 Juni 2025, sehingga pemantauan perlu Anda siapkan sendiri ¹¹.

Kewajiban hukum: UU Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diundangkan dan berlaku sejak 17 Oktober 2022 (Pasal 76), dengan masa penyesuaian paling lama dua tahun bagi pengendali dan prosesor data (Pasal 74), yang berakhir 17 Oktober 2024 ⁸.

Jika website Anda mengumpulkan data pribadi, misalnya nama, email, atau nomor WhatsApp lewat formulir, beberapa ketentuan ini relevan ⁸:

• Dasar pemrosesan. Pengendali data wajib memiliki dasar pemrosesan, misalnya persetujuan yang sah dan eksplisit (Pasal 20).
• Informasi saat meminta persetujuan. Pengendali wajib menyampaikan dasar hukum dan tujuan pemrosesan, jenis dan relevansi data, jangka waktu penyimpanan, serta hak subjek data (Pasal 21).
• Bentuk persetujuan. Persetujuan dilakukan secara tertulis atau terekam, dan bisa secara elektronik (Pasal 22).
• Keamanan. Pengendali wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya dengan langkah teknis dan operasional (Pasal 35).
• Kebocoran data. Jika terjadi kegagalan pelindungan data, pengendali wajib memberi tahu subjek data dan lembaga terkait secara tertulis paling lambat 3×24 jam (Pasal 46).
• Sanksi. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan data, hingga denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan (Pasal 57).

Per Juli 2026, pemerintah menyatakan tengah memfinalisasi pembentukan Otoritas Pelindungan Data Pribadi ¹³. Ringkasan ini bersifat informasi umum; untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan hukum.

Checklist keamanan website

1. HTTPS di semua halaman, dengan pengalihan otomatis dari HTTP ke HTTPS.
2. Perpanjangan sertifikat otomatis dan pemantauan masa berlaku.
3. Perbarui perangkat lunak server, CMS, plugin, dan dependensi secara rutin.
4. Lindungi panel admin: kata sandi kuat yang disimpan dalam bentuk hash, pembatasan percobaan login, dan akses seminimal mungkin.
5. Backup otomatis yang diuji bisa dipulihkan.
6. Kumpulkan data seperlunya, jelaskan tujuannya di formulir, dan sediakan kebijakan privasi.
7. Siapkan prosedur insiden agar notifikasi 3×24 jam bisa dipenuhi.

Website yang kami bangun di Siriso Lab memakai HTTPS, panel admin dengan kata sandi ter-hash dan pembatasan percobaan login, serta backup konten otomatis. Lihat jasa pembuatan website kami, atau baca panduan biaya pembuatan website.